Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2023
DETAIL PERATURAN
Berikut detail Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022
| META | KETERANGAN |
|---|---|
| Judul | Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022 |
| SubJudul | PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2023 |
| Jenis | KEPGUB-YOGYAKARTA |
| Nomor | 338 |
| Tahun | 2022 |
| Tempat Penetapan | Yogyakarta |
| Tanggal Penetapan | 28 November 2022 |
| Nama Jabatan Penetapan | GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Nama Pejabat Penetapan | HAMENGKU BUWONO X |
| Publikasi | NA |
| Penjelasan | NA |
DAFTAR ISI
-
-
- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
-
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023;
-
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 8. Peraturan Mentcri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165); - DIKTUM
-
--- PILIH DIKTUM ---
- PENUTUP
-