Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2023
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022

META KETERANGAN
Judul Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022
SubJudul PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2023
Jenis KEPGUB-YOGYAKARTA
Nomor 338
Tahun 2022
Tempat Penetapan Yogyakarta
Tanggal Penetapan 28 November 2022
Nama Jabatan Penetapan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nama Pejabat Penetapan HAMENGKU BUWONO X
Publikasi NA
Penjelasan NA
DAFTAR ISI
      • GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
      • KONSIDERANS
      • Mengingat:

        1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
        2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
        3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
        4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
        5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
        6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
        7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
        8. Peraturan Mentcri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
      • DIKTUM
    • --- PILIH DIKTUM ---
    • PENUTUP
TAGS
Ketenagakerjaan ump 2023 ump yogyakarta 2023
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail