KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1439/KPTS/2018 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BINJAI TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 tanggal 1 November 2018 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebesar Rp. 2.303.403,43,-/bulan;
b. bahwa untuk mewujudkan penetapan upah yang realistis sesuai dengan kondisi Daerah dan Kemampuan Perusahaan di Daerah perlu penetapan upah minimum di Kota Binjai;
c. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Binjai Nomor 561-8101 tanggal 09 November 2018 perihal Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Binjai Tahun 2019 serta Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/SPUMK-DEPEDASU/2018 tanggal 13 November 2018 mengenai Rekomendasi Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota Mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2019;
d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 2168-6/DTK/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Usulan UMK Binjai Tahun 2019;
e. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2019.     
KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 2.409 .714,36,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Tiga Puluh Enam Rupiah).     
KETIGA : Upah Minimum Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Gubernur ini merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun, sedangkan terhadap pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur di dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017.     
KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kota Binjai yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.     
KELIMA : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kota Binjai yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.     
KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/636/KPTS/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     
KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.     
Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 21 November 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

 

Salinan disampaikan kepada Yth: :
1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Wali Kota Binjai di Binjai;
5. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Binjai di Binjai;
7. Ketua DEPEDA Kota Binjai di Binjai;
8. Ketua DPC APINDO Kota Binjai di Binjai.