KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 562-827-2019
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;
b. bahwa Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, ditambah tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

 

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/REK/Depeprov/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp.2.484.041.- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) per bulan.     
KEDUA : Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020.     
KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.     
KEEMPAT : Kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan dimusyawarahkan secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja pada masing-masing perusahaan.     
KELIMA : Hasil musyawarah mengenai kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk struktur dan skala upah di perusahaan dan dilaporkan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.     
KEENAM : Tunjangan tidak tetap / kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada pekerja/buruh.     
KETUJUH : Bagi perusahaan yang tidak dapat/belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.     
KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-795-2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.     
Ditetapkan Di Padang,
pada tanggal 29 Oktober 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Ttd.
IRWAN PRAYITNO

 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Ketenagakerjaan RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Badan / Lembaga di Provinsi Sumatera Barat.
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota.
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat.
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat.
12. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok
13. Pimpinan BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok
14. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.