KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 560/K.619/2020 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kartanegara Barat Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 941)
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 Nomor 9);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.564/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimatan Timur tahun 2021;

 

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4/1083/HK.00.00/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 November 2020;
3. Surat Rekomendasi Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1/REK-BUP/HK/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
4. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/3547/BHI/DTKT tanggal 23 November 2020;
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartenagara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 scbesar RP. 3.179.673,-(tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).     
KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut;     
KETIGA : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat tanggal 22 Desember 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :     
KEEMPAT : Pengawasan dan pengendalian alas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021, dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;     
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.     
Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 25 November 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

 

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua DPD APINDO Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Ketua DPD Serikat Buruh/ Serikat Pekerja Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
9. Ketua APINDO Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
10. Ketua Dcwan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
11. Ketua DPC Serikat Buruh/ Serikat Pekerja Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
12. Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Dokumen: