KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/KEP.983-YANBANGSOS/2019
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
b. bahwa Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat telah mengeluarkan Rekomendasi besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah memperoleh saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560/Kep.910-Yanbangsos/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;

 

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 560/11984/SJ, tanggal 31 Oktober 2019, tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2019 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2020;
3. Rekomendasi Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
4. Surat Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Jawaban/Tanggapan atas Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/7575/HI & Jamsos, tanggal 6 November 2019, hal Penyampaian Upah Minimum;
5. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 561/42-BA/XI/Depeprov/2019 tanggal 19 November 2019;
6. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/43/XI/Depeprov, tanggal 19 November 2019, hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.     
KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dengan besaran sebagai berikut:
NO. KABUPATEN/KOTA BESARAN
1. KABUPATEN KARAWANG Rp4.594.324,54
2. KOTA BEKASI Rp4.589.708,90
3. KABUPATEN BEKASI Rp4.498.961,51
4. KOTA DEPOK Rp4.202.105,87
5. KOTA BOGOR Rp4.169.806,58
6. KABUPATEN BOGOR Rp4.083.670,00
7. KABUPATEN PURWAKARTA Rp4.039.067,66
8. KOTA BANDUNG Rp3.623.778,91
9. KABUPATEN BANDUNG BARAT Rp3.145.427,79
10. KABUPATEN SUMEDANG Rp3.139.275,37
11. KABUPATEN BANDUNG Rp3.139.275,37
12. KOTA CIMAHI Rp3.139.274,74
13. KABUPATEN SUKABUMI Rp3.028.531,71
14. KABUPATEN SUBANG Rp2.965.468,00
15. KABUPATEN CIANJUR Rp2.534.798,99
16. KOTA SUKABUMI Rp2.530.182,63
17. KABUPATEN INDRAMAYU Rp2.297.931,11
18. KOTA TASIKMALAYA Rp2.264.093,28
19. KABUPATEN TASIKMALAYA Rp2.251.787,92
20. KOTA CIREBON Rp2.219.487,67
21. KABUPATEN CIREBON Rp2.196.416,09
22. KABUPATEN GARUT Rp1.961.085,70
23. KABUPATEN MAJALENGKA Rp1.944.166,36
24. KABUPATEN KUNINGAN Rp1.882.642,36
25. KABUPATEN CIAMIS Rp1.880.654,54
26. KABUPATEN PANGANDARAN Rp1.860.591,33
27. KOTA BANJAR Rp1.831.884,83
     
KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020.     
KEEMPAT : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.     
KELIMA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.     
KEENAM : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.     
KETUJUH : Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:     
   
a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;     
   
b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020;     
   
c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai besaran yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat; dan     
   
d. dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.     
KEDELAPAN : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.     
Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 1 Desember 2019
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL