KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/KEP.920-YANBANGSOS/2019
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi;
b. bahwa Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan, dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1425-Yanbangsos/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;

 

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;
2. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 561/38-BA/X/Depeprov/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/39/X/Depeprov tanggal 18 Oktober 2019, hal Rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2020;
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp1.810.351,36 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga enam sen).     
KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020.     
KETIGA : Dengan ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.     
KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.     
Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 1 November 2019
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Dokumen: