KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.574-Yanbangsos/2020
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.983-Yanbangsos/ 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota dapat ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha pada sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, serta mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan dan kajian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Surat Rekomendasi Nomor 561/ 38/IX /Depeprov, tanggal 28 September 2020, telah direkomendasikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 /Kep.135-Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.910-Yanbangsos/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 /Kep.983-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

 

Memperhatikan:

1. Berita Acara Pemungutan Suara Sektor Unggulan Kabupaten Bekasi Untuk UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Tanggal 9 Januari tahun 2020;
2. Surat Rekomendasi Bupati Bekasi Nomor 560/299/DISNAKER, tanggal 13 Maret 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bekasi tahun 2020;
3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 28 September 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
4. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/38/IX/Depeprov, tanggal 28 September 2020, hal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral (UMSK) Bekasi Tahun 2020;
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.     
KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2020.     
KETIGA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.     
KEEMPAT : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan sejak diberlakukannya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.     
KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan Bupati Bekasi sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.     
Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 29 September 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL