KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2193/03-G/HK/2019
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2020

GUBERNUR BALI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar Rp. 2.494.000,00 (Dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per bulan.     
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.     
Ditetapkan Di Denpasar,
pada tanggal 1 Nopember 2019
GUBERNUR BALI,
Ttd.
WAYAN KOSTER

 

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Bupati/Walikota se Bali.
5. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Denpasar.
10. Ketua DPD Apindo Bali.
11. Ketua DPD KSPSI Bali.
12. Ketua FSPM Bali.
13. Ketua FSP Bali.