INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN KUALITAS UDARA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi penghijauan sehingga memerlukan sinergitas antara Perangkat Daerah terkait, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
    2. Asisten Perekonomian dan Keluangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
    3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
    4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
    7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
    8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
    9. Kepala Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
    10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
    11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
    12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan pengendalian kualitas udara dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:     
   
1. Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020, dengan rincian aksi sebagai berikut:     
a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar mempercepat peremajaan 10.047 (sepuluh ribu empat puluh tujuh) armada bus kecil, sedang dan besar melalui integrasi ke dalam Jak Lingko pada tahun 2020;     
b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan untuk Angkutan Umum pada tahun 2019; dan     
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan umum mulai pada tahun 2019.     
   
2. Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019, serta penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021, dengan rincian aksi sebagai berikut :     
a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan penerbitan Peraturan Gubernur tentang Perluasan Ganjil Genap;     
b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan penerbitan revisi Peraturan Gubernur tentang Tarif Parkir pada tahun 2019; dan     
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Congestion Pricing pada tahun 2020.     
   
3. Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025, dengan rincian aksi sebagai berikut :     
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, agar memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019;     
b. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar mensyaratkan pelaksanaan uji emisi secara berkala bagi seluruh kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat dalam pemberian ijin operasional kendaraan; dan     
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2020.     
   
4. Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 (dua puluh lima) ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020, dengan rincian aksi sebagai berikut :     
a. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki;     
b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama masa pembangunan fasilitas pejalan kaki; dan     
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar memperketat pengawasan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum atas penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki oleh kendaraan bermotor.     
   
5. Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada tahun 2019, dengan rincian aksi sebagai berikut :     
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan penyempurnaan peraturan tentang baku mutu, perizinan dan pengendalian terhadap emisi dari sumber tidak bergerak pada tahun 2019;     
b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar memastikan instalasi dan publikasi hasil continious emission monitoring sistem pada bangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif; dan     
c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengukuran emisi dan inspeksi setiap 6 (enam) bulan pada seluruh cerobong industri aktif, serta mempublikasikan hasilnya.     
   
6. Mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip green building oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan diinsentif, dengan rincian aksi sebagai berikut :     
a. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, agar mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi pada sarana dan prasarana publik;     
b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi di seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga/kepemudaan dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah;     
c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar merintis dan menyusun konsep dan mekanisme offsetting atau pengimbangan emisi melalui penanaman pohon; dan     
d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar mempercepat penerbitan revisi Peraturan Gubernur tentang bangunan hijau yang memuat ketentuan insentif dan disinsentif.     
   
7. Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, dengan rincian aksi sebagai berikut :     
a. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar menginstalasi solar panel pada seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga/kepemudaan, fasilitas kesehatan dan gedung milik pemerintah daerah yang dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan pada tahun 2022; dan     
b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, agar menyusun ketentuan insentif atas pemasangan solar panel dan energi terbarukan lainnya dalam revisi Peraturan Gubernur tentang bangunan hijau.     
KEDUA : Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas udara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka perlu menugaskan kepada Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :     
   
a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar :     
1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas udara yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;     
2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kualitas udara dibantu oleh Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan     
3. melaporkan capaian pelaksanaan pengendalian kualitas udara secara periodik kepada Gubernur.     
   
b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memonitor pelaksanaan rincian aksi pengendalian kualitas udara oleh masing-masing Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dibantu oleh melalui masing-masing Biro.     
KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.     
KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.     

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Agustus 2019
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Ttd.
Anies Baswedan, Ph.D

Dokumen: